SAMARINDA - Kaltim salah satu Provinsi yang terus berupaya meningkatkan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tersebut merupakan salah satu aspek penting guna mewujudkan birokrasi efektif, efesien dan ekonomis.
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan langkah strategis membangun aparatur negara lebih berdaya guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Aparatur daerah yang handal menjadi pendorong mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
“Reformasi birokrasi akan memberikan dampak terwujudnya pemerintahan bersih, berwibawa dan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Kaltim serius untuk menerapkan reformasi birokrasi di Pemerintahannya,” ungkap Plt. Setda Prov Kaltim dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Biro Organisasi Yusmadi pada Closing Event DeCGG di Hotel Aston, Kamis (27/3).
Dikatakan, Pemprov Kaltim bertekad tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik. Langkah ini sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi yang terarah, mendalam dan berkesinambungan membangun inovasi pelayanan publik.
Masalah kebijakan terkait pelayanan publik, Yusmadi mengatakan esensi pelayanan berkualitas adalah semakin dekat pada masyarakat. Jadi harus disertai upaya mengedukasi dan pemberdayaan. Upaya peningkatan kualitas telah dilakukan terutama prioritas pada pemenuhan hak dasar.
“Kaltim termasuk provinsi di Indonesia yang dinilai sangat serius melakukan perubahan menuju reformasi birokrasi yang baik. Kualitas pelayanan terus ditingkatkan agar menjadi contoh daerah lain,” katanya.
Kaltim menjadi salah satu provinsi yang bekerjasama dengan Jerman melalui program Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG). Yaitu Desentralisasi sebagai Kontribusi terhadap Tata Pemerintahan yang Baik mendukung implementasi otonomi daerah di Indonesia.
Di tingkat Pusat, dukungannya melalui penguatan kapasitas pemerintah terkait pelayanan publik yang murah, cepat dan berorientasi pada pengguna layanan serta tata pemerintahan yang baik.
“DeCGG secara keseluruhan mendukung pemerintah daerah mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Memperkuat standar administrasi penyediaan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya,” ujar Yusmadi
Closing event DeCGG merupakan akhir dari kerjasama yang dilakukan antara Pemprov Kaltim dengan GIZ Jerman. Kerjasama dilakukan guna mendukung Kaltim melakukan reformasi birokrasi dengan cepat. Penyusunan Roadmap dilakukan 2010-2014.
“Program ini telah dilaksanakan Pemprov Kaltim sejak 2010 - akhir Maret 2014. Dari program tersebut, telah bermitra dengan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan dan Nunukan,” jelasnya. Sebagai narasumber Kepala PKP2A III LAN Samarinda Meiliana, Akademisi Universitas Mulawarman Abdullah Karim, Kepala Program GIZ-DeCGG Norris dan Asisten Administrasi Umum Setda Tarakan. Turut hadir Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kemendagri Dr. Yusharto H.
SUMBER : DISKOMINFO PROV. KALTIM