Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2015
JAKARTA - Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014. Bersama Pemprov, enam kabupaten dan kota di Kaltim juga meraih penghargaan yang sama. Penghargaan atas capaian penyajian laporan keuangan pemerintah ini diserahkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (2/10).
Enam kabupaten dan kota yang sukses mencapai opini WTP hasil audit BPK RI tersebut adalah Kutai Kartanegara, Paser, Berau dan Samarinda, Balikpapan serta Bontang.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai menerima penghargaan merasa bangga atas penghargaan tersebut. Menurut Gubernur, dimulai dari sukses Pemprov Kaltim dan enam kabupaten/kota yang telah meraih WTP, diharapkan empat kabupaten yang lain dapat mengikuti sukses pencapaian WTP ini.
“Karena itu, sepulang dari kegiatan ini, saya akan menggelar rapat koordinasi go akrual. Dari prestasi ini, kami berharap daerah yang telah meraih WTP dapat mempertahankannya dan yang belum harus meningkatkan. Jika sebelumnya disclaimer, bisa ditingkatkan menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dan yang WDP meningkat menjadi WTP,” kata Awang.
Semua aparatur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, lanjut Gubernur, harus bekerja keras. Arahan Presiden Joko Widodo dalam gerakan "Ayo Kerja" harus diimplementasikan, tidak terkecuali dalam pengelolaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.
Menurut Gubernur, sekarang zamannya "Ayo Kerja". Apalagi, Kaltim memiliki banyak pengalaman. Misal, TEPPA Kaltim terbaik se-Indonesia. Hal ini menandakan, kerjasama pemerintah bersama BPK dalam pengelolaan keuangan sudah berjalan sangat baik.
“Jadi, tinggal implementasinya saja. Semoga saja, ini dapat tercapai,” jelasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan prestasi dan pengelolaan keuangan yang baik, maka perlu kerja keras yang sungguh-sungguh.
Apalagi pengelolaan keuangan ke depan harus berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance, clean government). Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah terutama dalam era perekonomian yang semakin global.
Karena itu, setidaknya ada tiga hal yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan, yakni komitmen kebijakan regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan informasi teknologi (IT). Ketiga hal ini harus sinkron untuk dapat mempertahankan prestasi WTP ini.
“Kebijakan sudah bagus, tetapi SDM belum baik tentu tidak bisa. Kemudian apabila kebijakan dan SDM sudah bagus tetapi pemanfaatan IT tidak bisa dilakukan tentu menjadi masalah bersama. Karena melakukan transaksi keuangan ke depan tidak bisa lagi secara manual tetapi dengan menggunakan IT atau pengoperasian komputer yang baik,” jelas Awang.
SUMBER HUMAS PROV. KALTIM