.jpg)
Kaltim Raih Opini WTP
SAMARINDA – Usaha keras Pemprov Kaltim untuk meraih predikat terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bidang pengelolaan keuangan selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy membuahkan hasil.
Diakhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2008-2013, Laporan Keuangan Pemprov Kaltim untuk Tahun Anggaran 2012 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kaltim atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim TA 2012 yang meraih opini WTP disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim, oleh Anggota VI BPK Dr H Rizal Jalil kepada Gubernur Awang Faroek Ishak disaksikan Ketua Sementara DPRD Kaltim H Syahrun dan Ketua BPK Perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto.
Anggota VI BPK Dr H Rizal Djalil mengungkapkan penyampaian LHP BPK Perwakilan Kaltim merupakan bagian dari proses konstitusional, dalam hal ini pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kaltim 2012 yang disampaikan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim sebagai representasi kepada masyarakat Kaltim.
“Tahun lalu saya hadir di Kaltim. Waktu itu saya berharap bisa datang lagi untuk menyampaikan LHP dengan opini WTP untuk Kaltim. Harapan saya akhirnya terwujud dan Kaltim mendapat WTP dengan sedikit paragraf. Selamat bagi Pemprov Kaltim, karena di Kalimantan hanya ada dua provinsi yang meraih predikat WTP dari BPK, yaitu Kaltim dan Kalbar,” ujar Rizal Djalil, Jum’at (1/11).
Rizal menjelaskan dalam LHP BPK, dari dari total APBD Kaltim 2012 sebesar Rp11,904 triliun, belanja yang terealisasi Rp9,6 triliun. Angka tersebut diantaranya terdiri dari belanja pegawai Rp1,2 triliun atau sekitar 10 persen dari APBD. Kemudian, belanja modal Rp2,5 triliun (22,4 persen) yang didominasi pada sektor infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum) serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Rizal, Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai struktur keuangan daerah terbaik, karena besarnya porsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD yang mencapai 45,44 persen. Selain itu, hal lain yang mendapat apresiasi BPK adalah alokasi anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) yang kecil sekali dibanding daerah lain.
“Untuk belanja modal ke depan bisa diperbesar lagi alokasinya agar pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa semakin meningkat. Sedangkan Bansos, kehati-hatian Pemprov Kaltim dengan alokasi anggaran yang kecil harus dihargai, karena memang untuk menghindari persoalan di lain waktu,” jelasnya.
Rizal mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dibenahi Pemprov Kaltim ke depan dalam upaya mempertahankan opini WTP, diantaranya adalah penyajian persediaan di Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas PU. Aset yang dikuasai pihak ketiga untuk segera diselesaikan secepatnya. Serta peralatan mesin yang cukup lama harus direview kembali, dimana saja posisinya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan sejak 2009 Pemprov Kaltim terus berusaha meningkatkan tertib administrasi laporan keuangan dalam upaya meraih opini WTP dari BPK. Jika pada awalnya mendapat opini disclaimer,dua tahun terakhir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan akhirnya pada 2012 mendapatkan opini WTP.
“Penilaian ini bukan dari satu hal yang kebetulan, tetapi merupakan buah kerja keras dari Pemprov Kaltim selama ini. Penilaian ini juga semakin melengkapi keberhasilan yang telah dicapai Kaltim selama ini, mulai dari LAKIP terbaik nasional selama empat tahun berturut-turut hingga keberhasilan dalam indikator pembangunan ekonomi,” ujar Awang Faroek.
Selain itu, Awang Faroek juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah menjalin kerjasama cukup baik dengan jajaran Pemprov sehingga diraihnya opini WTP untuk Kaltim.
“Nantinya kerjasama Pemprov dan DPRD Kaltim harus ditingkatkan, karena dengan kekompakan dan kebersamaan, niat baik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Kaltim akan cepat terwujud,” ucapnya.
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM