KULONPROGO - Pemprov Kaltim sukses menduduki peringkat keempat nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2014. Prestasi ini sekaligus mencatatkan Kaltim sebagai provinsi terbaik di luar Pulau Jawa. Bahkan mampu berada di atas DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.  
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono yang diterima Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak  pada malam Tasyakuran Pemerintahan Daerah,  dalam rangkaian puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XX 2016 di Alunalun Kulonprogo, Yogyakarta, Senin malam (25/4).
Penilaian dilakukan sangat komprehensif dengan berbagai indikator. Termasuk kontribusi kabupaten/kota serta SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim terkait kinerja pemerintahan.
“Kita patut bersyukur atas prestasi ini. Diharapkan ini dapat menjadi motivasi bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk terus bekerja lebih baik lagi, sesuai tujuan otonomi daerah,” kata Awang Faroek Ishak.
Awang menambahkan, tujuan otonomi daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, semua SKPD, pemangku kepentingan harus terus bekerja cerdas dan bekerja ikhlas untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Awang mengaku bangga dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim telah bekerja dengan baik termasuk bupati/walikota.  Bahkan, ada dua kota di Kaltim yang meraih penghargaan yang sama, yaitu Samarinda dengan peringkat keempat dan Balikpapan di peringkat enam untuk tingkat pemerintah kota se-Indonesia.
“Jadi ada beberapa daerah yang memiliki kinerja bagus. Diharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang lain untuk terus bekerja cerdas dan ikhlas, sehingga mampu menyejahterakan rakyat di daerah masing-masing sesuai tujuan otonomi daerah,” harap Gubernur.
Penilaian tersebut sangat berpengaruh dari kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim atau kinerja dari pemerintahan. Indikator dari penilaian tersebut adalah 714 indikator, diantaranya meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup maupun pelayanan perijinan.
Sementara itu Dirjen Otda Sumarsono meminta agar penerima penghargaan tersebut dapat bekerja dengan baik pada tahun-tahun selanjutnya, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan  lebih baik sesuai tujuan program tersebut.
“Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja nyata pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya, dari penyelenggaraan tersebut juga dapat diketahui berapa alokasi biaya pelaksanaan program yang dikerjakan, sehingga semua itu menjadi penilaian dari pemerintah pusat, apakah tepat sasaran atau tidak,” sambung Awang.
Menurut Sumarsono, kunci sukses penyelenggaraan pemerintahaan adalah di SKPD. Jika SKPD melaksanakan kinerja pemerintahan dengan baik dan melaporkan dengan baik sesuai data dan fakta, secara otomatis penilaian juga akan  baik.
Sebelumnya, Senin pagi (25/4), Wapres RI Jusuf Kalla juga menyerahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada pemerintah daerah yang tiga kali berturut-turut mencapai kinerja pemerintahan daerah yang baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2014.
Penghargaan tersebut diberikan hanya kepada empat kabupaten/kota se-Indonesia, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pasaman, Pemkot Semarang dan Pemkot Probolinggo.
Wapres JK juga menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada daerah yang baru satu kali mencapai kinerja terbaik pertama dengan predikat sangat tinggi, yakni Provinsi Jawa Barat, kemudian diikuti sejumlah kabupaten/kota yakni, Tulungagung, Nganjuk, Kudus, Bintan, Malang, Mojokerto dan Probolinggo.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM