Kaltim Optimis Kembali Raih Opini WTP

 

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan Pemprov Kaltim menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemprov Kaltim pada tahun 2013.

“Kami terus berupaya menciptakan tata kelola dan pelaporan keuangan yang lebih baik agar WTP kembali diraih. Karena, tahun 2014 opini yang didapat turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Mukmin pada Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrual di Balikpapan, Selasa (20/1).

Pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual menurut Wagub, telah dilakukan melalui kerjasama asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan BPKP Kaltim khususnya penyiapan sumber daya manusia dengan melibatkan seruruh SKPD dan UPTD.

Mukmin mengakui BPKP Kaltim telah melakukan upaya preventif dan represif dalam meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan auditabel.

Pemprov Kaltim lanjutnya, mengapresiasi  jajaran BPKP Perwakilan Kaltim yang telah membantu pemprov dalam asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Termasuk asistensi sistem akuntansi keuangan daerah serta bimbingan terhadap BUMD dalam upaya Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik.             “Semoga dengan dukungan dan bimbingan BPKP, opini WTP kembali dapat diraih,” harap Mukmin.

Dia menambahkan Pemprov Kaltim mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga penanganan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

“Kami telah memberdayakan peran Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) dan inspektorat di tingkat kabupaten/kota se-Kaltim, tidak terkecuali kerjasama sinergis dengan BPK-RI Perwakilan Kaltim,” ungkap Mukmin Faisyal.

Sementara itu Ketua BPK-RI Harry Azhar Azis menyebutkan laporan keuangan pemerintah pusat yang mendapatkan WTP mencapai 74 persen dari 120 entitas (unit) kementerian/lembaga.

“Sementara laporan keuangan pemerintah daerah pada 2009 yang meraih opini WTP baru tiga persen namun pada 2013 sebanyak 486 entitas baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang diperiksa maka pada 2014 meningkat mencapai 34 persen,” sebut Harry Azhar Aziz.

Sosialisasi dihadiri para kepala daerah di lima wilayah Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, baik para gubernur maupun bupati dan walikota serta ketua DPRD. Tampak hadir Plt Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi dan Walikota Balikpapan H Rizal Effendi serta Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM