shape
shape

Berita Berdasarkan Kategori

  • Beranda

Gubernur Pimpin Evaluasi Pejabat di Lingkungan Pemprov Kaltim

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sangat serius melakukan reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan dan selaras dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dengan job fit evaluation (evaluasi jabatan) bagi pejabat pimpinan tinggi...

Lihat Detail

Awang : Tunjukkan Kinerja Terbaik

SAMARINDA - Gerbong mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim kembali bergerak. Sebanyak 12 pejabat Pemprov yang duduk di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama saling bertukar posisi. Usai pelantikan, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, mutasi ini merupakan bagian da...

Lihat Detail

Gubernur Serahkan LKPD 2015

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltim 2015 berbasis akrual dan laporan review inspektorat atas laporan keuangan Provinsi Kaltim 2015.Sesuai perundang-undangan laporan tersebut wajib disampaikan pemerintah daerah...

Lihat Detail

Raih Penghargaan EKPPD

KULONPROGO - Pemprov Kaltim sukses menduduki peringkat keempat nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2014. Prestasi ini sekaligus mencatatkan Kaltim sebagai provinsi terbaik di luar Pulau Jawa. Bahkan mampu b...

Lihat Detail

Pertahankan Opini WTP

SAMARINDA - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran (TA) 2015 yang diterima tahun ini oleh Pemprov Kaltim diharapkan bisa dipertahankan tahun depan.Mewujudkan itu, tahun ini Pemprov Kaltim fokus menuntaskan permasalahan laporan pembangunan infrastruk...

Lihat Detail

Workshop Pengendalian Gratifikasi

BALIKPAPAN - Membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan komitmen dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan gratifikasi. Mengendalikan tindakan tersebut, pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UP...

Lihat Detail