shape
shape

Berita Berdasarkan Kategori

  • Beranda

SKP dan Perilaku Tentukan Penilaian Prestasi Kerja PNS

Workshop Peraturan Pemerintah Nomor 46/2011SAMARINDA–Pemprov Kaltim siap melaksanakan penilaian prestasi kerja PNS per 1 Januari 2014. Hal itu sesuai dengan dasar hukum PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 ten...

Lihat Detail

Peningkatan Kapasitas Pengelola Website SKPD Kaltim

* Mushadillah : Fokus Kita Beri Solusi dan Kendala yang Ada  SAMARINDA-- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas pengelola website SKPD lingkup Kaltim. Mereka diberikan pelatihan pengelolaan website secara aman sesuai peraturan perundang-...

Lihat Detail

Prestasi Kerja PNS akan Dinilai

PP Diberlakukan 1 Januari 2014 SAMARINDA – Pemerintah akan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berlaku sejak 1 Januari 2014.Peraturan Pemerintah ini akan mengatur tugas dan kewajiban setiap pegawai dalam bekerja...

Lihat Detail

Gubernur: Buah Kerja Keras Jajaran Pemprov

Kaltim Raih Opini WTPSAMARINDA β€“ Usaha keras Pemprov Kaltim untuk meraih predikat terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bidang pengelolaan keuangan selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy membuahkan hasil.Diakhir m...

Lihat Detail

Inspektur Wilayah: Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian

Minimalisir Kesalahan Pengelolaan KeuanganSAMARINDA–Keberhasilan Pemprov Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara, tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim.Inspektur Wilayah Kaltim M Sa’adudd...

Lihat Detail

Workshop Control Self Assessment dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimant...

Setiap Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mereka juga berkewajiban melakukan penilaian atas sistem pengendalian in...

Lihat Detail