Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung penca...
Lihat DetailSAMARINDA - Hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap tindak lanjut temuannya per 31 Desember 2015 telah mencapai 62,98 persen. Mengalami kenaikan tingkat penyelesaiannya dari 51,77 persen (per 26 Juni 2015) atau naik 11,27 persen.Menurut Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Isha...
Lihat DetailSAMARINDA â Sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pemda). Diperlukan pendampingan agar berjalan sesuai harapan.Permendagri itu membawa konsekuensi bahwa Pemda wajib me...
Lihat DetailSAMARINDA - Hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap tindak lanjut temuannya per 31 Desember 2015 telah mencapai 62,98 persen. Mengalami kenaikan tingkat penyelesaiannya dari 51,77 persen (per 26 Juni 2015) atau naik 11,27 persen.Menurut Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Isha...
Lihat DetailSAMARINDA â Sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pemda). Diperlukan pendampingan agar berjalan sesuai harapan.Permendagri itu membawa konsekuensi bahwa Pemda wajib me...
Lihat DetailSAMARINDA - Sekretaris Provinsi Kaltim H Rusmadi menjelaskan, sebanyak 56 pejabat Pemprov Kaltim yang terdiri dari sebagian besar pejabat eselon II dan III akan dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Revolusi Mental di Kecamatan Subang, Provinsi Jawa Barat. Diklat...
Lihat Detail