Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah :a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance...
Lihat Detail
Setiap Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mereka juga berkewajiban melakukan penilaian atas sistem pengendalian in...
Lihat Detail
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan dalam rangka implementasi pelaksanaanya, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Evaluasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional...
Lihat Detail