SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M. Syarif mengungkapkan bahwa tingkat korupsi di Kaltim tidak terlalu parah dibanding dengan provinsi lain. "Dari pengamatan KPK untuk tingkat korupsi di Kaltim sebenarnya tidak krusial dibanding provinsi lain. Makanya, kami...
Lihat Detail
BALIKPAPAN – Jajaran pemerintah daerah, perlu membuat aturan terkait soal tata kelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel, untuk mendorong sistem pencegahan korupsi. Karena itu kepala daerah, mulai bupati/walikota hingga gubernur diminta untuk membuat aturan tersebut.Hal itu...
Lihat DetailBALIKPAPAN - Membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan komitmen dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan gratifikasi. Mengendalikan tindakan tersebut, pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UP...
Lihat Detail