Posisi : Home | Arsip Berita

KPK Minta Daerah Buat Aturan Tata Kelola Gratifikasi

19 Agustus 2016

BALIKPAPAN – Jajaran pemerintah daerah, perlu membuat aturan terkait soal tata kelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel, untuk mendorong sistem  pencegahan korupsi. Karena itu kepala daerah, mulai bupati/walikota hingga gubernur diminta untuk membuat aturan  tersebut.

Hal itu disampaikan Group Head IV Kedeputian Pencegahan, Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sugiarto ketika memberikan arahan kepada peserta workshop pengendalian gratifikasi kabupaten/kota se Kaltim yang dilaksanakan sejak 9-10 Agustus 2016 di Balikpapan.

Menurut Sugiarto, aturan tersebut diperlukan agar ada kekuatan hukum bagi daerah, sehingga pengendalian gratifikasi dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengakibatkan terjadi tindakan penyimpangan hukum oleh aparat pemerintahan di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan saran maupun masukan kepada pejabat di kabupaten/kota maupun provinsi untuk membuat aturan, sebagai komitmen mendorong pengendalian gratifikasi di daerah,” kata Sugiarto di Balikpapan, Selasa (9/8).

Aturan ini diperlukan, agar selain ada kekuatan hukum, juga dapat meningkatkan komitmen aparatur pemerintahan untuk mencegah gratifikasi. Karena itu, diharapkan pencegahan maupun pengendalian tersebut dapat diketahui masyarakat.

Dengan begitu, transparansi aparat pemerintahan kian meningkat. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Aturan tersebut bisa berbentuk peraturan gubernur maupun bupati/walikota atau peraturan daerah. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan maksimal,” jelasnya.

Sugiarto mengatakan manfaat pengendalian gratifikasi bagi individu, yaitu membentuk pegawai yang berintegritas, meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi. Sedangkan bagi instansi membentuk citra positif dan kredibilitas instansi. Sementara bagi masyarakat memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi dalam bentuk uang atau hadiah.

..

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 105
Total pengunjung : 63935
Hits hari ini : 40
Total Hits : 232794
Pengunjung Online : 1

Agenda Kegiatan

Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur

'Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPKP Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2015-2018 Sosialisasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.....'

Sosialisasi LHKASN

'Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.....'

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2014

'Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun.....'

Situs Terkait