Posisi : Home | Arsip Berita

Workshop Pembentukan Komite, Tunas dan Sistem Integritas di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahun 2016

11 Mei 2016

 

Workshop Pembentukan Komite, Tunas dan Sistem Intergitas di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, sesuai surat Plh. Depuiti Bidang Pencegahan KPK – RI Nomor : B-3208/10-14/04/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Pelaksanaan Workshop Tunas Integritas Provinsi Kalimantan Timur.

Workshop Tunas Integritas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Swiss – Belhotel Balcony Balikpapan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2016, jumlah peserta sebanyak 24 orang yang terdiri dari 4 orang dari Legislatif dan 20 orang dari Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  dengan Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), acara dibuka oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim ( Drs. AS. Fathur Rahman, M.Si ).

Sebagai informasi disampaikan hasil pelaksanaan workshop dimaksud  sebagai berikut :

  1. Dalam konsep dan kerangka kerja Integritas Nasional, peran individu sangat penting dalam mengendalikan korupsi, dengan alasan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah rendahnya integritas sumber daya manusia. Oleh karena itu, integritas individu perlu dibangun untuk mencapai keutuhan pribadi dan disesuaikan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi.
  2. Untuk membangun integritas individu perlu dilakukan program pembentukan tunas integritas dengan pendekatan berbasis nilai dan budaya, serta menempatkan manusia sebagai factor kunci.
  3. Pembentukan Tunas Integritas yang memadai untuk dapat membangun system integritas organisasi merupakan tanggung jawab KLOP, peran KPK sebagai pendorong adalah dengan memfasilitasi proses pembentukan Komite Integritas (Komite Pengarah dan Komite Pelaksana) dan Tunas Integritas. Komite Integritas bekerjasama dengan Tunas Integritas melalui kegiatan FGD/Workshop dan TOT.
  4. Berkenaan hal di atas, KPK akan memberikan bantuan dalam pembangunan dan  pembentukan tunas integritas, system integritas dan komite integritas kepada Pem. Prov. Kalimantan Timur sebagai piloting, salah satunya adalah berupa TOT Komite Tunas dan Sistem Integritas pada Pemerintah Prov. Kaltim untuk pejabat eselon I dan II serta anggota legislatif. Biaya penyelenggaraan ditanggung oleh KPK.

Pada pelaksanaan workshop Tunas Integritas para peserta Workshop Tunas Integritas telah bersepakat menetapkan nilai-nilai (value’s) Pemerintah Provinsi Kaltim yaitu :

-       Profesional (Visioner, kreatif, inovatif, terbuka dan kerja keras)

-       Gotong Royong (Team work)

-       Religius (Ikhlas)

-       Integritas (Jujur, berani, tanggung jawab, konsisten, disiplin dan loyalitas)

Selain itu telah berkomitmen untuk :

  1. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Tunas Intergritas pada masing-masing instansi dan menjadi Role Model
  2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Melakukan edukasi kepada pemangku kepentingan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesepakatan nilai-nilai (value’s) Pemerintah Prov. Kaltim dan Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh seluruh peserta workshop diketahui oleh Gubernur Kalimantan Timur dan disaksikan oleh Group Head KPK Bapak Asep Chairuloh.

Dalam rangka menguatkan komitmen bersama akan dibentuk Komite Integritas yang anggotanya terdiri dari pejabat eksekutif dan anggota legislatif yg telah mengikuti workshop Tunas Integritas.

 

 

..

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 105
Total pengunjung : 61174
Hits hari ini : 25
Total Hits : 224162
Pengunjung Online : 1

Agenda Kegiatan

Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur

'Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPKP Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2015-2018 Sosialisasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.....'

Sosialisasi LHKASN

'Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.....'

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2014

'Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun.....'

Situs Terkait