Posisi : Home | Arsip Berita

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

26 Maret 2014

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah PPK

SAMARINDA - Pemprov Kaltim mendukung upaya pencegahan korupsi  melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.

"Pemprov Kaltim sangat mendukung langkah dan upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus korupsi salah satunya dengan menggelar sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," kata Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim M Sa'duddin pada Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/3). 

Kebijakan percepatan pemberantasan korupsi diarahkan pada penerapan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendukung kinerja serta menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. 

"Kalau semua peraturan sudah dilaksanakan dengan baik, saya yakin korupsi akan  tercegah dengan sendirinya," ungkapnya.

Sementara itu Kasubdit Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Jahluddin memaparkan, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), dijadikan sebagai acuan strategis Kementrian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas dari praktek korupsi.    

Sedangkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi ditetapkan enam strategi, yakni pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi juga mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. 

"Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 2014, diantaranya dilakukan dengan pembentukan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP maupun peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah," jelasnya.   

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat provinsi  pada 2014 akan diberlakukan kepada seluruh provinsi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan susunan Ketua Tim Sekdaprov, Kabupaten dan kota, Pelaksana Harian Asisten Sekprov yang membidangi pemerintahan, dengan anggota Bappeda, Inspektorat Daerah, Biro/Bagian Organisasi, Badan/Kantor PTSP, Biro/Bagian Umum, Biro/Bagian Keuangan dan SKPD terkait lainnya.

..

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 105
Total pengunjung : 63935
Hits hari ini : 36
Total Hits : 232790
Pengunjung Online : 1

Agenda Kegiatan

Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur

'Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPKP Pengukuhan AAIPI Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2015-2018 Sosialisasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.....'

Sosialisasi LHKASN

'Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.....'

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2014

'Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun.....'

Situs Terkait